Bambu merupakan salah satu HHBK unggulan di Indonesia. Diperkirakan Indonesia memiliki 161 jenis bambu, dimana jumlah ini kurang lebih 11,5 % dari jenis bambu yang ada di dunia (Widjaja et al., 2014; Widjaja, 2015). Lima puluh persen (50%) dari bambu yang tumbuh di Indonesia merupakan jenis bambu endemik dan lebih dari 50% merupakan jenis bambu yang telah banyak dimanfaatkan oleh penduduk dan sangat berpotensi untuk dikembangkan (Widjaja, 2006).
Meskipun secara budaya, sosial, ekonomi dan ekologi bambu memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat dan negara, namun sayangnya perhatian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat terhadap pelestarian dan pemanfaatan bambu masih sangat terbatas. Jumlah populasi bambu dan jenis-jenis bambu endemik baik yang berada di kebun-kebun petani maupun hutan sudah sangat berkurang karena banyak tumbuhan bambu ditebang melampaui kemampuan pertumbuhan permudaaan dari rumpun bambu ataupun dikonversi menjadi tanaman komoditas lainnya.
Flores merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan potensi bambu yang tinggi. Terdapat 6 jenis bambu dengan dugaan potensi lebih dari 50.000 ton/ha/tahun (jenis betung dan pering)[1]. Saat ini, bambu di Flores telah banyak dipanen oleh masyarakat untuk dimanfaatkan sendiri atau dipasok ke industri PT Indo Bambu Lestari yang berlokasi di Bali merupakan industri yang saat ini menerima pasokan bambu dari hutan masyarakat di Flores. Bambu-bambu tersebut akan diolah lebih lanjut untuk diolah menjadi furniture.
PT Indo Bambu Lestari, melalui Yayasan Bambu Lingkungan Lestari dengan masyarakat pemilik kebun bambu di Flores telah membangun sebuah sistem pengelolaan dan pemanenan bambu berkelanjutan dengan tujuan untuk menjamin kelestarian produksi dan jenis bambu yang dimanfaatkan.
Pada tanggal 12-17 Desember 2019, WWF Indonesia melalui dukungan IKEA telah melaksanakan Mock Assessment skema FSC pengelolaan bambu di Kabupaten Ngada, NTT yang didampingi oleh Yayasan Bambu Lestari. Berdasarkan hasil audit, satu diantara temuan ketidaksesuaian/ gap sesuai standar adalah belum tersedianya hasil Penilaian Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) di dalam areal pengelolaan bambu beserta rencana pengelolaan dan pemantauannya.
Oleh karena itu, WWF Indonesia melalui program IKEA men-support penilaian KBKT di dalam areal pengelolaan bambu yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga ahli independen dan kredibel. Penilaian KBKT meliputi 6 kecamatan di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), meliputi Kecamatan Bajawa, Bajawa Utara, Soa Golewa, Golewa Selatan dan Golewa Barat dengan luas keseluruhan kurang lebih 58.000 hektar.
Dalam pelaksanaannya, penilaian KBKT tersebut mengacu kepada Panduan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Indonesia Tahun 2008 yang disusun oleh Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia dan Panduan Umum untuk Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi (Common Guidance for the Indentification of High Conservation Value) yang dipublikasikan Tahun 2013 dan diperbaharui Tahun 2017 oleh HCV Resources Network (HCVRN).
Perusahaan/ Organisasi yang tertarik dapat mengikuti pengadaan ini dengan mengirimkan persyaratan sebagai berikut:
Surat Penawaran Harga,
Profil Perusahaan
Proposal terkait anggaran, waktu kegiatan, metodologi, informasi tenaga ahli dan latar belakangnya, dan informasi lainnya yang mendukung pekerjaan ini.
Dokumen Kualifikasi (templat ada pada link di bawah)
Legalitas Perusahaan/Organisasi (Akte, SKT, NPWP, TDP/TDY, Domisili, atau NIB)
Untuk detail pekerjaan (TOR) dan templat dokumen kualifikasi mohon mengacu pada dokumen terlampir.
Informasi terkait tender maupun pengiriman persayaratan di atas mohon dikirim ke email : Procurement@wwf.id dengan Subject "Konsultan Penilaian Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) Pengelolaan Bambu Lestari di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur” paling lambat 1 September 2020.
